# Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 3999

UUITESaya tidak tahu apakah sebuah produk legal berupa undang-undang harus selalu secara tersendiri mengeksplisitkan karakteristik subjek yang diasumsikan akan terkena peraturan hukum di dalamnya. Memang betul, yang diatur pasti manusia, tapi bukankah konteks di mana undang-undang itu diberlakukan bisa menuntut kekhususan ? Saya berbicara tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang konon katanya sudah diberlakukan di Indonesia, yang setelah saya baca, ternyata tidak memberikan penegasan lengkap tentang karakteristik subjek hukum yang diasumsikannya. Apakah itu harus dikatakan sebagai (salah satu) kelemahan undang-undang yang sempat ramai dibicarakan di Internet itu ? Atau apakah karena sejauh itu berkaitan dengan pengertian “transaksi” maka para subjek-nya dengan sendirinya akan jelas ? Tapi undang-undang itu tidak hanya berurusan dengan “transaksi” (dalam pengertian jual beli, misalnya) saja, tapi juga perilaku lain terkait dengan penggunaan komputer dan Internet pada umumnya.

Masalahnya adalah, ada satu hal yang bisa membuat undang-undang tersebut tidak bisa diberlakukan sama sekali, yaitu anonimitas. Bila seseorang membuat kehadirannya di Internet tidak jelas bagi orang lain, entah nama, foto, atau lainnya yang relevan tidak bisa secara jelas diidentifikasi secara virtual dan sosial oleh orang lain, maka bukankah kita hanya berurusan dengan hantu ? Dia mungkin sudah mengetikkan sesuatu, mengunggah gambar atau video yang membuat heboh misalnya, lalu dia bukan hanya tidak jelas, tapi melakukan segala yang perlu untuk menghilangkan jejaknya di Internet. Nah, dalam kasus seperti itu, apakah UU ITE bisa menjangkaunya ? Atau apakah sebuah undang-undang tidak perlu secara spesifik menyebutkan kondisi di mana peraturan hukum di dalamnya bisa berlaku secara efektif ? Atau juga, apakah para penyusun UU ITE berpikir optimis bahwa (perkembangan) teknologi forensik akhirnya akan selalu bisa mengidentifikasi siapapun di Internet ?

Memang betul ada ungkapan-ungkapan yang mendukung kejelasan identitas bila interaksinya adalah berupa transaksi, misalnya pada Ketentuan Umum Pasal 1 poin 9, yang menyebutkan :

“Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Atau pada bagian Penjelasan Pasal 9 :

“Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi: a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara.”

NAmun sekali lagi undang-undang ini tidak hanya mengatur transaksi elektronik, tapi juga yang lainnya, seperti pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28 ayat 2, 29, 30, 31, dan seterusnya; yang boleh jadi bisa menjadi konteks atau latar belakang sebuah transaksi jual beli, tapi tentu bisa pula merupakan interaksi antarpengguna Internet yang tidak ada kaitannya dengan jual beli sama sekali. Bila kita baca isi semua pasal tersebut dan mengaitkannya dengan anonimitas, kita akan segera tahu bahwa undang-undang tersebut tidak akan bisa diterapkan.

Saya ingin menuliskan ini bukan hanya karena pada entri blog ini sebelumnya saya menulis tentang “Internet Sehat” dan mengajukan poin “Digalakkannya Kejelasan Identitas Pengguna Internet”, tapi juga karena beberapa posting di Twitter dari Donny B.U. Dia menulis :

“Anonimitas itu tdk bisa dianggap sebagai “ketiadaan”. Sebagaimana gerakan golput, mereka yg pilih anonim punya alasan yg logis dan kuat!”

“Yg ingin baca2 soal hak anonimitas, salah satu sourcenya silakan akses di http://www.eff.org/issues/anonymity ! Jgn takut tuk tetap anonim!”

internet_anonymityTerpikir oleh saya, kalau ternyata anonimitas adalah sebuah hak individu yang harus dihormati, bukankah ada yang tidak akur secara konseptual di sini ? Di satu sisi, Indonesia menerapkan sebuah undang-undang dalam konteks penggunaan komputer / Internet, yang baru bisa berfungsi secara efektif kalau para subjeknya memiliki kejelasan identitas, tapi di sisi lain ternyata mau dikatakan bahwa ternyata keadaan-tanpa-identitas atau anonimitas itu ternyata adalah sebuah hak ? Atau malah mungkin sebuah prerogatif para pengguna Internet yang mau dipromosikan ? Termasuk, bila menjadi anonim di Internet itu adalah hak yg harus dihormati, bagaimana sebaiknya kita menempatkan itu secara proporsional dalam konteks penggunaan Internet yang “Sehat” ?

Akan saya lanjutkan lagi pada entri berikutnya.

Bagikan pada media sosial :